Mereka menuntut janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menaikkan UMP DKI Jakarta sebesar US$50 atau setara dengan Rp 650 ribu. FSPMI juga meminta Anies tidak mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Kerja.
Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) dan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) ini akan ikut dalam aksi itu. KBJ merupakan elemen buruh yang menandatangani kontrak politik dengan Anies-Sandi dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017.
Ketua FSPMI DKI Jakarta Winarso menjelaskan, pemerintah seharusnya menetapkan UMP berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Di sisi lain, menurut dia, Wakil Gubernur Sandiaga Uno telah memerintahkan Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk melakukan survei komponen KHL tersebut.
Survei KHL tersebut dinilai menjalankan amanat Pasal 88 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. “Karena menetapkan UMP mempertimbangkan KHL adalah perintah undang-undang," kata Winarso melalui keterangan tertulisnya pada Minggu, 29 Oktober 2017.
Winarso mengatakan aksi yang akan dilakukan itu bukan untuk mengintervensi Gubernur Anies, melainkan mendukung untuk menjalankan undang-undang dengan tidak menetapkan UMP sesuai formula PP Nomor 78 Tahun 2015. Demonstrasi akan dilakukan bertepatan dengan sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan UMP 2018.
Selain menuntut kenaikan UMP sebesar US$ 50, FSPMI meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di wilayah DKI Jakarta supaya kasus seperti 48 orang tewas dalam kebakaran pabrik petasan di Tangerang tidak terjadi di Jakarta.
Sumber: Metro
0 comments